MUARO BUNGO, TRIBUN - Bupati dan Wakil Bupati Bungo akan melelang kendaraan dinas mereka untuk menutupi defisit APBD. Selain itu, Pemkab juga akan menunda pembayaran uang makan untuk PNS.
Rencana ini diungkap Asisten III Setdakab Bungo, Soemasno dalam rapat dengar pendapat dengan DPRD Bungo membahas rencana mengatasi defisit APBD sebesar Rp 145 miliar, Senin (11/10).
Dalam paparan yang disampaikan Soemasno tersebut, alokasi DAK Disdik yang sebelumnya dimasukkan dalam angka defisit dikurangkan, karena dana DAK tersebut belum turun. Setelah dikurangkan perhitungan defisit Bungo sebesar Rp 137 miliar lebih.
Defisit tersebut akan ditutupi dengan dana silpa 2009 sebesar Rp 30 miliar, pengurangan belanja langsung tahap kedua Rp 12,2 miliar, tambahan bagi hasil provinsi Rp 469 juta, Tambahan PAD Rp 1,5 miliar.
Selain dana tersebut estimasi penambahan target dana permibangan Rp 17,4 miliar serta rencana penundaan beberapa kegiatan proyek multiyers yakni RSUD Rp 4,6 miliar, PU Rp 5,5 miliar, Bandara Rp 5,2 miliar dan ESDM Rp 2,5 miliar.
Sementara untuk penundaan pembayaran uang makan PNS sebesar Rp12,1 miliar dipastikan juga tetap dilakukan, disamping penambahan target hibah PT NTC sebesar Rp 8 miliar, hibah KP daerah Rp 5,1 miliar. Penundaan tahapan Pemilukada KPU Rp 1,7 miliar, dan penundaan tahapan pemilukada Panwaslu Rp 1 miliar lebih.
Bukan hanya itu pemkab juga memasukan perhitungan kambali gaji dan tunjangan PNS yang setelah dihitung sisa yang tidak terpakai sebesar Rp 12 miliar.
Namun, dalam hearing tersebut yang berlangsung hingga pukul 17.00 WIB, setelah dikalkulasikan sisa defisit anggaran kabupaten Bungo menjadi Rp 17,8 miliar lebih.
"Defisit kita tinggal Rp 17,8 miliar," ujar ketua DPRD Mahili yang memimpin rapat.
Sementara untuk menutup sisa defisit yang Rp 17,8 miliar lebih tersebut Pemkab Bungo memasukkan, rencana pinjaman daerah ke bank yang diperkirakan hanya bisa didapatkan sebesar Rp 22 miliar. Rencana penarikan modal BUMD Hotel Bungo plaza Sebesar Rp 15 miliar, lelalang alat berat dan mess Bungo di Jakarta.
Selain itu, lelang mobil dinas Bupati dan wakil bupati pada hearing sebelumnya (Jumat, red) tidak dimasukkan, kali ini Pemkab Bungo memasukan rencana pelelalangan mobil dinas Bupati dan Wakil Bupati sebagai tambahan untuk menutup defisit anggaran.
Ketua DPRD Bungo M Mahilli, yang dikonfirmasi usai rapat mengatakan, rencana penundaan uang makan PNS dipastikan akan dilakukan untuk menutup defisit. Sementara rancana peminjaman uang ke bank dibatalkan.
"Penundaan uang makan PNS tetap kita lakukan, sedangkan penjaman ke bank sepertinya sulit kita lakukan," katanya.
Disinggung banyaknya penolakan yang dilakukan oleh masyarakat dan PNS sendiri terhadap rencanan penundaan uang makan PNS, Mahilli mengatakan, setiap kebijakan yang dilakukan pasti ada yang menantang.
"Hingga saat ini belum ada yang datang ke kami menolak hal itu," ujarnya.(pit)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar